Ketum PGRI: UKG Tidak Mampu Menggambarkan Kompetensi Guru Sesungguhnya

Salam Dapodik News.
Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistyo menilai Kemendikbud yang saat ini tengah melakukan persiapan UKG bagi 3.015.315 guru yang memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), tidak seharusnya kompetensi guru hanya dilihat secara parsial, yakni dari hasil UKG. Sebab, lanjut Sulistyo, UKG tidak mampu menggambarkan kompetensi guru sesungguhnya karena yang dinilai hanya pedagogi dan profesional.

Sulistyo menuturkan, Kemendikbud mempunyai data hasil pelaksanaan UKG tahun-tahun sebelumnya. "Data itu tidak diapa-apakan sampai sekarang. Malah dijadikan bahan olok-olok guru," kata Sulistyo, sebagaimana dikutip dari jpnn.com.
Baca juga: Ketum PGRI: Data Hasil UKG jadi Bahan Olok-olok Guru
Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Sumarna Surapranata mengatakan bila dilihat dari gambaran hasil uji kompetensi guru (UKG) tahun lalu, kualitas guru di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Menurut dia, sangat sedikit guru yang memperoleh nilai yang baik dalam UKG. Hasil yang tidak kalah memprihatinkan terlihat ketika dilakukan uji kompetensi kepada 1,1 juta calon guru. Ada calon guru hanya dapat menjawab dengan benar 1 dari 40 soal.

”Ini sebuah fakta. Ada guru fisika yang (hanya) berhasil menjawab 1 dari 40 soal yang ada. Ini (juga) terjadi di beberapa mata pelajaran,” ungkap mantan Direktur Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar (P2TK Dikdas) itu. Sumarna menambahkan, meskipun kompetensi para guru ini rendah, mereka tetap mengajar di beberapa daerah. Inilah yang menjadi masalah karena guru memiliki pengaruh 30% keberhasilan siswa.
Baca juga: Hasil UKG 2015: Hati-hati dengan Grade "Tidak Layak Guru"
”Apakah mereka tetap jadi guru? Jawabannya ya. Mereka mengajar di sekolah yang bergaji kecil karena tidak ada pilihan lagi. Mereka punya ijazah tapi tidak pernah dites,” ungkap Pranata. Bahkan, kata pranata, dari mulai tingkat pendidikan masih bisa ditemui ada guru yang belum sarjana atau minimal S- 1. Padahal, lanjut dia, salah satu prasyarat menjadi guru ialah lulusan sarjana. ”Ada guru SD lulusan SD juga. Ini kan jeruk makan jeruk. Itu masih ada,” ucapnya.

Sumarna mengatakan akan membuat skema insentif bagi guru seperti pemberian beasiswa, tunjangan belajar, dan simposium.

”Lalu juga pembinaan karier, kerja sama implementasi kebijakan dengan pemerintah daerah, dunia industri, organisasi profesi, melibatkan publik, dan pengembangan layanan informasi terpadu,” urainya. Sebagaimanan dikutip dari Koran-sindo.com.

Informasi Terbaru

Back To Top